Make your own free website on Tripod.com

STUDI EFEKTIVITAS DISTRIBUSI BUKU PAKET SLTP TAHUN 1996/1997

DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.      Latar Belakang Masalah

 

Program peningkatan mutu pendidikan telah sejak lama diimplementasikan melalui berbagai proyek. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan yang bermuara dari segi penyediaan fasilitas pendidikan (baca : buku) adalah proyek pengembangan buku dan minat baca yang telah terimplementasikan sejak tahun 1996/1997 dan akan berakhir pada tahun 1999/2000.

 

Tujuan utama dari implementasi proyek ini adalah peningkatan tersedianya buku pelajaran bagi para siswa SLTP dari ratio satu buku untuk empat orang siswa menjadi satu buku untuk satu orang siswa.

 

Dalam rangka memantau hasil implementasi kegiatan proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca maka perlu dilakukan studi yang memenuhi maksud untuk memberikan informasi sejauh mana manfaat dari keterlaksanaan kegiatan program pendistribusian buku oleh pelaksana proyek di pusat maupun di daerah.

 

Pada tahun-tahun pertama memang telah diketahui beberapa aspek yang mampu memberikan masukan berupa informasi yang relevan guna memperbaiki kinerja pelaksana proyek, namun karena pentingnya informasi yang harus kontinyu dan ajeg serta dipertanggungjawabkan kualitas dan validitasnya maka diperlukan mengkaji ulang ke lapangan untuk mengetahui kembali apakah hal-hal yang sudah ditemukan pada studi terdahulu sudah dapat ditanggulangi permasalahannya atau belum dan apakah ada masalah baru yang muncul yang belum tertangani. Semua informasi inilah yang diharapkan dalam studi lanjutan ini menjadi latar perlunya studi tentang efektivitas distribusi buku paket SLTP.

 

2.      Ruang Lingkup Studi

 

Fokus studi ialah ketersampaian buku paket SLTP di sekolah, jumlah buku dibandingkan dengan jumlah siswa, cara buku sampai di sekolah, kondisi buku saat diterima, dan pemanfaatan buku paket oleh siswa dan guru. Di samping itu, diungkap pula pengetahuan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa SLTP tentang kebijakan pemerintah di bidang perbukuan dan pengaruh dari kampanye minat baca yang dilakukan saat ini.

 

Buku paket yang menjadi sasaran studi ini terdiri atas buku teks Bahasa Inggris 1-3 dan Ekonomi 1-3 beserta buku pegangan gurunya. Sedangkan buku-buku pelajaran lainnya seperti Sejarah Nasional, Sejarah Dunia, Geografi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa Indonesia, Matematika dan buku Muatan Lokal beserta pegangan gurunya berhubung baru akan dilakukan produksi dan distribusinya pada tahap berikutnya maka tidak menjadi sasaran studi kali ini.

 

3.      Permasalahan

Permasalahan utama yang ingin diungkap melalui studi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas dari implementasi pelaksana proyek dalam mendistribusikan buku-buku mulai dari sejak pencetakan hingga sampai ke sekolah-sekolah. Sehingga rumusan masalah yang dijadikan acuan untuk dilacak informasinya dilapangan adalah :

3.1.   Bagaimanakah keadaan rasio buku/siswa di sekolah dilihat dari tiap tingkat kelas (kelas I sampai dengan kelas III)

3.2.   Bagaimanakah prosedur, ketepatan waktu dan cara penerimaan buku serta kondisi fisik buku saat diterima oleh sekolah-sekolah?

3.3.   Bagaimanakah pemanfaatan buku paket oleh guru – siswa dalam proses belajar mengajar di kelas?

3.4.   Bagaimanakah penilaian guru terhadap buku teks tersebut?

3.5.   Bagaimanakah tingkat keberhasilan sosialisasi kebijakan perbukuan dan promosi minat baca di sekolah-sekolah?


BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

 

1.      Tujuan Penelitian

 

Disadari bahwa efektivitas kegiatan proyek dalam merealisasikan program pendistribusian buku sangat menentukan laju percepatan dari peningkatan mutu khususnya kemampuan dan minat baca di kalangan siswa di sekolah-sekolah sasaran. Oleh karena itu salah satu tolok ukur dari keberhasilan proyek ini dapat ditilik dari efektivitasnya dalam proses penyaluran distribusi buku paket ke sekolah-sekolah, yang tujuan utamanya adalah ingin mengetahui :

1.1.  Keadaan rasio buku/siswa di sekolah sasaran baik untuk buku Bahasa Inggris maupun Ekonomi.

1.2.  Informasi tentang ketepatan waktu, prosedur dan cara penerimaan buku serta kondisi fisik buku saat diterima oleh sekolah-sekolah.

1.3.  Profil tentang pemanfaatan buku paket oleh guru – siswa dalam proses belajar mengajar di kelas.

1.4.  Gambaran tentang penilaian guru terhadap buku teks matapelajaran Bahasa Inggris dan Ekonomi.

1.5.  Tingkat keberhasilan sosialisasi kebijakan perbukuan dan promosi minat baca di sekolah-sekolah baik oleh guru, Kepala Sekolah, maupun Orangtua siswa.

 

2.      Manfaat Penelitian

 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan review dan umpan balik bagi pelaksana proyek perbukuan nasional agar tujuan dari proyek dapat direalisasikan secara bertahap dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan. Selain itu dapat dipantau sejauh mana deviasi pencapaian sasaran di daerah-daerah untuk bahan mengambil kebijakan di tingkat pusat dalam mengimplementasikan kegiatan proyek di tahun-tahun berikutnya.


BAB III

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN BUKU DAN MINAT BACA

 

1.      Peranan Buku Pelajaran  Terhadap Kualitas Pendidikan

 

Ada 4(empat) issu sentral yakni : pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan pendidikan yang semenjak Repelita dicanangkan hingga kini masih menjadi agenda utama kebijakan di bidang pendidikan di Indonesia. Pada lingkup jenjang pendidikan dasar, Ace Suryadi (1995 : 74) telah mengidentifikasi bahwa sampai dengan tahun 19941995 pendidikan dasar di Indonesia telah berhasil menampung 29,6 juta anak usia sekolah dasar, dan telah melibihi angka 94% dari seluruh penduduk usia sekolah pendidikan dasar (7 – 12 tahun). Dalam pada itu enrolmen telah meningkat tajam dari 47,4% pada tahun 1973, menjadi 58,0% pada tahun 1977, seterusnya 77,2% pada tahun 1982. Tampaknya aspek pemerataan mulai ada akselerasi dalam penyelesaian masalah.

Indikator lain misalnya masalah kualitas ditinjau dari sudut prestasi belajar, ternyata beberapa studi (Moegiadi, 1974; Shaeffer, 1980, Ace Suryadi, 1982) telah menunjukkan peranan yang kuat jika faktor guru, buku pelajaran, proses pendidikan, alat pelajaran, manajemen sekolah, besarnya kelas-sekolah dan faktor keluarga menjadi determinan utaman prestasi belajar siswa. Meskipun demikian di lain pihak masih ada antagonisme temuan yang menyatakan, bahwa penggunaan buku pelajaran belum tampak memberikan daya beda yang berarti bagi prestasi belajar siswa. Demikian juga strategi penataran guru yang dilakukan selama ini belum tampak keberhasilannya bagi peningkatan kualitas prestasi tersebut.

Pada tahun 1970-1971 C.E. Beeby (1979) telah mengungkapkan temuannya bahwa, masalah paling besar dari pendidikan dasar khususnya di SD ialah kekurangan buku pelajaran. Dari hasil kajian ini maka telah mendorong perubahan yang drastis orientasi dalam intervensi pendidikan antara lain pengadaan jumlah buku pelajaran dan buku perpustakaan yang hampir 300 juta buku telah didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia selama kurun waktu sejak tahun 1970. Dari pidato Presiden RI tahun 1987, telah dinaytakan pada dekade berlangsungnya Repelita III, sudah sebanyak 13,2 juta buku diedarkan, disusul 1,6 juta buku telah dialokasikan ke sekolah-sekolah pada Repelita IV. Meskipun upaya-upaya untuk menanggulangi kesenjangan penyediaan sarana belajar dengan enrolmen yang terus meningkat telah dilakukan secara intensif, nampaknya masalah kekurangan buku masih banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah pedesaan terpencil baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.  Nasution (1981) telah melakukan studi dan menemukan, bahwa seorang murid ternyata rata-rata hanya memiliki 2(dua) buku pelajaran, padahal jumlah buku pelajaran di SD paling tidak terdapat 6(enam) set buku pelajaran pokok. Hasil penelitian Moegiadi (1974) menemukan bahwa penggunaan buku belum memberikan daya beda yang berarti terhadap prestasi belajar siswa. Moegiadi bersama C. Mangindaan dan W.B. Elly (1979) memperoleh kesimpulan yang hampir sama dengan penelitiannya terdahulu, bahwa rumah-rumah yang langka buku ternyata penghuni anak-anak di rumah tersebut tergolong berprestasi rendah. Anehnya ada kecenderungan relatif peningkatan prestasi untuk anak-anak yang memiliki sedikit buku di rumah, tetapi tingkat itu dimiliki oleh anak-anak yang dirumahnya memiliki buku lebih dari 10 buah buku.  Bank Dunia menafsirkan bahwa keadaan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas buku pelajaran yang bersangkutan. Atas dasar hal tersebut Bank Dunia, sebagaimana dilaporkan Ace Suryadi (1995) selama kurun waktu 1972 – 1981 dan 1982 – 1987 telah memberikan perhatian khusus terhadap kualitas buku dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas isi buku pelajaran yang diharapkan dapat mendorong motivasi anak belajar dan tidak hanya tertuju kepada pembinaan kognitif semata. (Word Bank Report, 1986). Usaha lain yang telah dilakukan pemerintah adalah upaya untuk memperkecil perbedaan antara isi buku dengan isi kurikulum yang banyak membingungkan guru-guru di lapangan. Karena ada tengara bahwa perubahan kurikulum selalu membawa akibat perubahan buku-buku yang harus diaplikasikan sebagai sumber bahan belajar di sekolah.

Sebagai tindak lanjut dari implikasi temuan ini maka Bank Dunia menganggap sangat penting perlu dilengkapinya buku-buku perpustakaan sebagai variabel kualitas sekolah yang sangat mempengaruhi prestasi belajar. Kiranya juga masih perlu dikaji, bahwa penyediaan buku baru merupakan variabel ikutan yang menentukan prestasi belajar karena yang lebih urgen adalah bagaimana buku itu digunakan oleh guru-siswa dalam kegiatan belajar-mengajarnya di kelas dan sebagai sumber belajar di luar kelas yang merupakan variabel intervening dari hubungan penyediaan sarana belajar dengan prestasi belajar. Meskipun demikian ada harapan nyata, bahwa penyediaan buku pelajaran jelas merupakan salah satu upaya yang mampu mengeliminir adanya kesenjangan prestasi siswa dan karenanya langkah kebijakan untuk mengadakan dan mengedarkan buku ke sekolah-sekolah, adalah langkah intervensi terhadap peningkatan prestasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

 

2.      Kerangka Dasar Kebijakan

 

Undang-undang nomor 2 tahun 1989 pasal 35 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar. Dijelaskan pula bahwa pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik apabila para tenaga kependidikan maupun para peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, dengan ditetapkannya empat strategi dasar pendidikan nasional untuk 5 tahun mendatang, yaitu (1) pemerataan kesempatan belajar; (2) relevansi; (3) kualitas; dan (4) manajemen dan efisiensi.

 

Suatu pendidikan disebut bermutu, jika proses belajar-mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana, dan prasarana) yang wajar. Dengan kata lain, proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula, oleh sebab itu, intervensi sistematis diberikan terhadap prosesnya, sehingga memberikan jaminan kualitas yang meyakinkan.

 

Salah satu sumberdaya sarana yang menunjang proses belajar-mengajar adalah buku pelajaran, baik untuk siswa maupun guru. Walaupun ada kebijakan pemerintah untuk memberikan buku pelajaran secara cuma-cuma kepada seluruh siswa, kemampuan menyediakan buku untuk para siswa masih sangat terbatas. Hingga saat ini, buku-buku pelajaran pokok disusun dan diterbitkan oleh pemerintah, dan didistribusikan secara cuma-cuma dengan ratio 1 buku untuk 4 siswa.

 

Dengan telah tercapainya wajib belajar pendidikan dasar enam tahun, dewasa ini pemerintah meningkatkan kesempatan untuk memasuki SLTP. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun, dan diperkirakan akan dapat dituntaskan dalam kurun waktu 15 tahun mendatang. Dengan dasar asumsi bahwa jumlah SLTP pada tahun 1995/1996 berjumlah 20.000 buah dengan jumlah siswa kurang lebih 6 juta, yang diproyeksikan pada tahun 2000 jumlah siswa SLTP menjadi 13 juta siswa. Agar program wajib belajar 9 tahun dapat berhasil maka ketersediaan buku pelajaran bagi setiap siswa menjadi prioritas utama.

 

Pada tingkat pendidikan dasar, peningkatan kuantitas yang sangat cepat menyebabkan berkurangnya mutu pendidikan. Hal ini terlihat lemahnya mutu guru dan gedung yang tersedia. Selain itu, terjadi juga berkurangnya fasilitas material pendidikan, dikarenakan anggaran yang sangat terbatas.

 

Atas dasar berbagai latar tersebut maka dilakukan intervensi penyediaan sarana belajar berupa buku melalui proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan buku pelajaran bagi para siswa SD dan SLTP dari ratio satu buku untuk empat orang siswa menjadi satu buku untuk satu orang siswa, bagi seluruh siswa sekolah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

 

Untuk penyediaan buku pelajaran SLTP dilaksanakan oleh proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca yang dananya bersumber dari pinjaman Bank Dunia. Proyek ini efektif dimulai tanggal 1 Oktober 1995 dan berakhir tanggal 1 Oktober 2000. Secara rinci tujuan dari proyek ini adalah :

a.       Meningkatkan produksi, distribusi, dan mutu buku-buku pelajaran.

b.      Penyediaan buku pelajaran SLTP untuk semua mata pelajaran untuk semua siswa di SLTP dan MTs. di seluruh Indonesia.

c.       Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan buku di kelas.

d.      Meningkatkan kebiasaan membaca melalui promosi membaca, khususnya bagi anak-anak.

 

3.      Organisasi dan Kegiatan

 

Organisasi proyek ini ditingkat Pusat ditangani oleh Project Management Unit (PMU) yang berlokasi di Direktorat Sarana Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sedangkan di 27 Propinsi ditangani oleh Project Implementation Unit (PIU) atau Bagian Proyek dan berlokasi di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan dibantu oleh 14 Sanggar dan 8 Tim Penyelenggara Daerah dari Pustekkom untuk promosi minat baca.

 

Kegiatan-kegiatan yang harus ditangani oleh perangkat organisasi itu terdiri dari 7 komponen, yakni :

a.       Penyediaan buku pelajaran untuk semua siswa dan semua mata pelajaran.

b.      Peningkatan minat baca anak di seluruh Indonesia.

c.       Peningkatan mutu buku pelajaran.

d.      Meningkatkan peranan Pusat Perbukuan Departemen Penididkan dan Kebudayaan.

e.       Pelatihan guru dalam menggunakan buku-buku pelajaran.

f.        Monitoring dan evaluasi penyediaan buku pelajaran.

g.       Pengadaan konsultan internasional maupun nasional untuk membantu pelaksanaan proyek.

 

Masing-masing kegiatan itu dirinci sesuai dengan materi dalam kategori-kategori kegiatan.

a.       Peningkatan mutu dan penyediaan buku pelajaran, kategori kegiatannya terdiri dari :

-         Memproduksi dan mendistribusikan buku pelajaran dan buku pedoaman guru untuk SLTP baik negeri maupun swasta.

-         Mengevaluasi mutu dan isi buku pelajaran SLTP terbitan swasta melalui jasa konsultan terkait.

-         Memperkuat peran Pusat Perbukuan Depdikbud sebagai fungsi kontrol untuk standar mutu industri penerbitan buku pendidikan.

b.      Peningkatan Minat Baca, meliputi kategori kegiatan :

-         Pelatihan bagi paga penulis, editor, ilustrator, dan penerbit untuk bidang penuisan, editing, ilustrasi, dan penerbitan buku anak-anak.

-         Pengadaan dan pendistribusian bahan pendidikan multimedia dalam rangka kampanye minat baca.

c.       Pelatihan Guru, meliputi kategori kegiatan :

-         Pembuatan contoh model mata pelajaran dan cara mengajar yang benar melalui program penyiaran radio dan televisi.

-         Mengadakan pelatihan guru dalam penggunaan buku pelajaran dalam praktik mengajar di dalam kelas.

d.      Monitoring dan evaluasi, kegiatan ini dilaksanakan dalam dua kegiatan terpisah, yaitu monitor melalui laporan langsung dari sekolah dan melalui kunjungan ke lapangan di sekolah-sekolah tertentu secara random pada setiap tahun guna mendapatkan data yang akurat tentang kepastian buku sampai di sekolah dan buku digunakan oleh guru sebagai pelajaran di sekolah. Kunjungan ke lapangan dikontrakkan dan dilaksanakan secara independen, dan proyek akan membantu dua studi yang mendalam yakni satu untuk SD dan satu untuk SLTP yang didasarkan pada pengamatan kelas untuk melihat efek jangka panjang peningkatan belajar di pendidikan dasar.

e.       Bantuan Tenaga Konsultan, meliputi kategori kegiatan :

-         Pengadaan konsultan dari luar negeri maupun dalam negeri.

-         Pelaksanaan evaluasi untuk pengadaan buku pelajaran.

-         Manajemen pelaksanaan proyek baik di pusat maupun di daerah.

-         Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

 

4. Implementasi Pengembangan

 

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengembangan buku dan peningkatan minat baca dan untuk mendukung serta mencapai sasaran yang telah dirumuskan maka strategi yang ditempuh adalah :

a.       Menyempurnakan produksi dan distribusi buku pelajaran yang bermutu dan menjamin ketersediaannya di dalam kelas.

b.      Mendorong peranan swasta dan Balai Pustaka untuk menerbitkan buku-buku pelajaran sekolah yang bermutu dalam jumlah yang cukup melalui sistem dan proses evaluasi yang transparan.

c.       Melibatkan lebih besar peran Kantor Wilayah dalam pengadaan buku pelajaran.

Selain itu tahapan pengadaan buku-buku pelajaran SLTP dan pegangan guru dilakukan sebagai berikut :

a.       Tahun 1996/1997, adalah :

-         Buku Pelajaran Bahasa Inggris dan Ekonomi (kelas I,II dan III) dan buku pegangan guru.

-         Buku Kesenian dan Kerajinan untuk pegangan guru.

b.      Tahun 1997/1998, adalah :

-         Buku Pelajaran Sejarah Nasional, Sejarah Dunia dan Geografi (kelas I,II dan III) dan Buku Pegangan guru.

-         Buku Pendidikan jasmani dan Kesehatan untuk pegangan guru.

c.       Tahun 1998/1999, adalah :

-         Buku Pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas I,II dan III) dan Buku Pegangan guru.

-         Buku Muatan Lokal untuk pegangan guru.

d.      Tahun 1999/2000, adalah :

- Buku Pelajaran Fisika dan Biologi (kelas I,II dan III) dan buku Pegangan guru.

BAB IV

METODE PENELITIAN

 

1.      Variabel Penelitian

 

Variabel yang ingin dideskripsikan terdiri dari :

1.1  Rasio buku per siswa; yakni perbandingan antara jumlah buku yang ada di sekolah dengan jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan ditilik dari tingkat kelas, jenis matapelajaran.

1.2  Ketepatan waktu, prosedur dan cara penerimaan buku serta kondisi buku; yakni tata cara dan tahap-tahap kegiatan yang pernah dialami oleh tiap-tiap sekolah untuk dapat memperoleh jatah distribusi buku paket dari Kantor Depdikbud Kecamatan setempat, sedangkan kondisi buku adalah kondisi fisik dari buku, baik-buruknya, kuat dan tidaknya penjilidan dan pencetakkan buku setelah sampai ke tangan Kepala Sekolah atau ke tangan siswa di sekolah.

1.3  Penilaian guru terhadap buku teks atas matapelajaran yang diajarkan.

1.4  Tingkat sosialisasi dan Promosi Minat Baca, adalah dikenal tidaknya misi dan tujuan dari proyek pengembangan buku dan minat baca oleh khalayak sasaran yakni Kepala Sekolah, Guru maupun orangtua.

 

Indikator-indikator dari masing-masing variabel dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan dan pertanyaan yang disusun ke dalam angket terstruktur sebagai panduan peneliti untuk melakukan judgement terhadap kondisi buku paket di lapangan.

 

2. Sampel Studi

 

Sampel studi ini terdiri atas 882 SLTP, masing-masing antara 29-34 SLTP dari setiap propinsi, Sampel sekolah secara seimbang  mewakili SLTP yang berada di perkotaan dan pinggir kota dan pedesaan, masing-masing 48,8 % di ibukota kabupaten / kotamadya  ibukota kabupaten/kotamadya, 30,2 % di kota kecamatan dan 21 % di pedesaan. Sampel ini menggambarkan penyebaran SLTP secara nasional yang menunjukkan adanya perimbangan antara SLTP yang beralokasi di kota, pinggir kota, dan pedesaan. Khusus dari propinsi Kalimantan Selatan jumlah  yang termasuk dalam sampel ini adalah 30 SLTP yang terdiri dari 24 SLTP dan 6 MTs. Dari jumlah 30 SLTP yang termasuk frame sampel itu ada 12 SLTP Negeri dan 12 SLTP Swasta, dan 3 MTs. Negeri serta 3 MTs. Swasta. Dari segi proporsi sampel yang demikian maka sampel di Kalimantan Selatan cukup layak dikatakan memberi gambaran yang identik dengan sampel nasional.

 

3. Pengolahan Data

 

Pengumpulan data dilakukan antara bulan November 1997 hingga Februari 1998 bersamaan dengan pengumpulan data tentang buku teks pokok SD. Pengolahan data dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) dilakukan selama minggu pertama dan kedua bulan Maret 1998, dan pelaporan dilakukan pada mulai pertengahan Maret hingga minggu pertama bulan Mei 1998.


BAB V

HASIL PENELITIAN

 

 

1.      Karakteristik Sekolah  Sampel

 

Secara nasional sebagian besar SLTP sampel (83,1%) adalah SLTP umum sedangkan selebihnya MTs (16,9%). dari semua SLTP umum, sebanyak 49,8% adalah SLTP Negeri dan 33,3% SLTP Swasta ; sementara MTs terdiri atas 8,5% MTs Negeri dan 8,4% Mts Swasta. Secara naional, dari sekitar 27 ribu SLTP, sebanyak 33% adalah SLTP Negeri dan 67% SLTP Swasta. Keadan sebaliknya terjadi pada jumlah siswa; sebanyak 66 % siswa SLTP berada di sekolah-sekolah negeri dan 34 % di sekolah- sekolah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya sekolah-sekolah negeri rata-rata mempunyai lebih banyak siswa daripada SLTP Swasta. Dengan demikian, sampel sekolah negeri yang lebih banyak daripada sekolah swasta kira-kira sesuai dengan penyebaran siswa SLTP secara nasional.

 

Di Kalimantan Selatan dari jumlah 30 SLTP yang termasuk frame sampel ada 12 SLTP Negeri dan 12 SLTP Swasta, dan 3 MTs. Negeri serta 3 MTs. Swasta. Dari segi proporsi sampel yang demikian maka sampel di Kalimantan Selatan hampir 80% adalah sampel dari SLTP dan 20% lainnya dari MTs. Masing-masing 40% SLTP Negeri, 40% SLTP Swasta, 10% MTs. Negeri dan sisanya 10% MTs. Swasta.

 

Berangkat dari asumsi bahwa jarak sekolah dari ibukota kabupaten/kotamadya dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui mudah atau sulitnya akses dalam pengiriman buku-buku teks ke sekolah maka kondisi sekolah sampel dapat diketahui tingkat keterjangkauan aksesnya. Asumsi ini dapat dideskripsikan bahwa makin dekat  jarak, makin mudah dan terjamin  buku sampai di sekolah;sebaliknya makin jauh jarak, makin diperlukan waktu untuk menjangkau sekolah dan makin besarpula risiko buku terlambat atau rusak.

 

Profil sampel dilihat dari jarak sekolah ternyata lebih dari separoh sekolah sampel berada pada jarak dari 10 km (56,5 %), 31 % sekolah berada pada jarak 11-50 km, dan 12,5 % pada jarak lebih dar 51 km dari ibukota kabupaten/kotamadya. Besarnya proporsi sekolah yang berada pada jarak kurang dari 50 km antara lain disebabkan karena pertimbangan biaya untuk mengunjungi sekolah.. Namun sampel ini dianggap mewakili sekolah umumnya karena sekalipun sebagian  besar sekolah berada pada jarak yang relatif “dekat” dari kota, kondisinya berbeda-berbeda dan sebagian sekolah tersebut tidak mudah dfijangkau.

 

Ditilik dari jumlah siswa ternyata sebanyak  71,2% SLTP yang berada pada jarak kurang dari 10 km dari ibukota kabupaten/kotamadya mempunyai siswa lebih dari 500 orang. Sebaliknya, sebanyak 52% sekolah yang siswanya kurang dari 200 orang berada pada jarak lebih dari 11 km dari ibukota kabupaten. Jadi disamping faktor status sekolah, jumlah siswa juga bias terhadap jarak dari kota. Makin jauh jarak, makin kecil jumlah siswa di satu sekolah.

 

Tabel 1. Jumlah siswa di SLTP sampel

 

Nasional

Jumlah siswa

F

%

a.

Kurang dari 200

274

33,4%

b.

Antara 201 – 300

102

12,4%

c.

Antara 301 – 400

  95

11,6%

d.

Antara 401 – 500

  83

10,1%

e.

Lebih dari 500

267

32,5%

 

Kalimantan Selatan

Jumlah siswa

F

%

a.

Kurang dari 200

11

36,67%

b.

Antara 201 – 300

 8

26,67%

c.

Antara 301 – 400

 2

6,67%

d.

Antara 401 – 500

 5

16,67%

e.

Lebih dari 500

 4

13,33%

 

 

 

2.  Ketepatan Waktu, Prosedur Penerimaan Buku dan Kondisi Buku Saat Diterima

 

Data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar buku sampai di sekolah dengan cara diantar langsung ke sekolah (78,8%), sedangkan selebihnya tidak diantarkan ke sekolah melainkan diambil/dijemput oleh    petugas sekolah ke ibukota kabupaten/kecamatan (21,2%). Meskipun sebagian besar sekolah menerima buku di sekolah, adanya seperlima sekolah yang mengambil buku ke kecamatan/kabupaten memerlukan perhatian karena tidak sesuai dengan skenario proyek yang menetapkan bahwa buku dikirimkan langsung ke alamat sekolah oleh pihak penerbit.

 

Meskipun sebagian besar buku diterima dengan cara diantar langsung ke sekolah, di beberapa propinsi cukup tinggi persentase sekolah yang bukunya tidak diantarkan langsung ke sekolah yaitu : Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, NTT, Timtim, Aceh dan Jatim. Tidak ada kaitan antara tingkat kesulitan yang bersumber dari kondisi geografis propinsi dengan persentase buku yang tidak dikirimkan langsung ke sekolah. Misalnya, kondisi propinsi Sumsel tidak lebih sulit daripada Riau, atau Jawa Barat lebih menguntungkan kondisi geografisnya daripada Maluku, namun persentase buku yang tidak dikirimkan langsung ke sekolah lebih tinggi. Proporsi tersebut lebih mencerminkan komitmen penerbit untuk mengirimkan buku langsung ke sekolah daripada karena mudah-sulitnya geografis suatu propinsi.         

Dilihat dari jarak sekolah dari ibukota kabupaten/kotamadya, hanya terdapat sedikit perbedaan antara sekolah yang menerima buku dengan diantar dan diambil oleh sekolah. Sebanyak 81% seklah yang jaraknya kurang dari 10 km dan 91% SLTP yang jaraknya lebih dari dari 50 km dari kota kabupaten menerima buku dengan dinatarkan langsung ke sekolah. Meskipun tidak cukup signifikan, perbedaan ini mengisyaratkan bahwa pengiriman buku langsung ke sekolah lebih mengutamakan sekolah-sekolah yang jaraknya jauh, suatu keadaan yang berbeda dengan perkiraan semula. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam cara penerimaan buku di sekolah menurut letak sekolah dan status sekolah. Artinya frekuensi terjadinya buku diterima dengan cara diantar atau diambil oleh sekolah hampir sama saja untuk SLTP di kota maupun di desa, SLTP negeri maupun swasta. Di kota, 81,6% sekolah menerima buku dengan diantar langsung ke sekolah, di pedesaan jumlah tersebut meliputi 79,4%.

 

Tabel 2. Cara penerimaan buku di sekolah dan ada-tidaknya pungutan menurut propinsi

No.

Propinsi

Cara penerimaan buku

Dipunggut bayar  ?

 

 

Diantar

Diambil

ya

tidak

 

1.

 

DI Aceh

 

63,3 %

 

36,7 % **

 

3,3 %

 

96,7 %

2.

Sumatera Utara

86,2 %

13,8 %

20,7 %

79,3 % *

3.

Riau

86,7 %

13,3 %

10,0 %

90,0 % *

4.

Jambi

87,5 %

12,5 %

6,3 %

93,8 %

5.

Sumatera Barat

90,0 %

10,0 %

6,7 %

93,3 %

6.

Bengkulu

93,3 %

6,7 %

-

100 %

7.

Sumatera Selatan

41,4 %

58,6 % **

16,7 %

83,3 % *

8.

Lampung

82,8 %

17,2 % *

6,7 %

93,3 %

9.

DKI Jakarta

75,9 %

24,1 % **

10,3 %

89,7 % *

10.

Jawa Barat

58,1 %

41,9 % **

6,5 %

93,5 %

11.

Jawa Tengah

84,4 %

15,6 %

6,3 %

93,8 %

12.

DI Yogyakarta

100 %

-

10,3 %

89,7 % *

13.

Jawa Timur

73,3 %

26,7 % **

16,7 %

83,3 % *

14.

Bali

83,3 %

16,7 %

3,3 %

96,7 %

15.

Kalimantan Barat

80,0 %

20,0 % *

6,7 %

93,3 %

16.

Kalimantan Selatan#

80,0 %

20,0 % *

3,3 %

96,7 %

17.

Kalimantan Tengah

89,3 %

10,7 %

3,6 %

96,4 %

18.

Kalimantan Timur

76,7 %

23,3 % *

3,3 %

96,7 %

19.

Nusa Tenggara Barat

90,0 %

10,0 %

-

100 %

20.

Nusa Tenggara Timur

57,6 %

42,4 % **

12,1 %

87,9 % *

21.

Sulawesi Selatan

90,3 %

9,7 %

-

100 %

22.

Sulawesi Tengah

80,0 %

20,0 % *

6,7 %

83,3 %

23.

Sulawesi Tenggara

55,2 %

44,8 % **

3,3 %

96,7 %

24.

Sulawesi Utara

96,7 %

3,3 %

-

100 %

25.

Maluku

93,5 %

6,5 %

9,7 %

90,3 %

26.

Irian Jaya

79,3 %

20,7 % *

3,3 %

96,7 %

27.

Timor Timur

51,7 %

48,3 % **

3,4 %

96,6 %

 

 

 

 

 

Total

78,8 %

21,2 % *

6,6 %

93,4 %

   *Perlu Perhatian,

** Sangat Memerlukan Pembenahan

 

Dalam ketentuan, tidak ada biaya/pungutan apapun yang mesti dikeluarkan oleh sekolah yang menerima buku. Buku sepenuhnya cuma-cuma. dalam kenyataan, memang sebagian besar sekolah (93,4%) menyatakan bahwa mereka tidak dipungut biaya apapun untuk penerimaan buku-buku pelajaran. Namun di pihak lain, sebanyak 52 sekolah(6,6%) menyatakan bahwa mereka dipungut bayaran oleh pihak pengirim. Dengan asumsi bahwa keadaan ini menggambarkan potret secara nasional, maka diperkirakan keadaan yang sama terjadi 6,6% dari 27 ribu SLTP sasaran yaitu sekitar 1782 sekolah, sesuatu jumlah yang cukup besar dan memerlukan perhatian !

 

Dilihat menurut propinsi, ada beberapa propinsi yang persentasi sekolah yang dipungut bayarannya cukup tinggi (di atas 10 %), yaitu Sumut, Sumsel, Sumsel, Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jatim, dan NTT. Variabel sekolah lainnya seperti lokasi dan status sekolah tidak berkaitan dengan ada tidaknya biaya tambahan. Dari wawancara terungkap bahwa besarnya pungutan bervariasi antara sekitar Rp. 20.000,- hingga Rp.25.000,- yang oleh sekolah dikatakan “tidak terlalu memberatkan”. Dibedakan menurut status sekolah, proporsi SLTP swasta yang dipungut bayaran (9.3%) hampir dua kali lebih banyak daripada SLTP negeri (5,9%);sementara untuk M.Ts terjadi keadaan sebaliknya yaitu masing-masing 4,3% di M.Ts Negeri dan 2,9% di M.Ts Swasta.

 

Dapat dikatakan bahwa hampir semua sekolah yang menerima buku dalam keadaan baik (99%) dan hanya 1% sekolah menerima buku dalam keadaan kira-kira separohnya rusak. Dengan kondisi geografis yang beragam dan bahkan sebagian dapat dikatakan berat dan jarak yang sebagian jauh dari kota, maka proporsi sekolah yang bukunya rusak tersebut masih dalam batas toleransi. Dengan proporsi buku yang amat kecil tersebut, maka variabel-variabel lokasi dan status sekolah buku merupakan pembeda terhadap kondisi buku saat diterima.

 

Menurut ketentuan, buku-buku teks yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit harus sudah sampai di sekolah sebelum dimulainya tahun ajaran baru..Diketahui bahwa baik untuk buku pelajaran Bahasa Inggris maupun Ekonomi, hampir semua sekolah menerima semua buku sebelum tahun ajaran baru dimulai sehingga buku dapat digunakan pada tahun ajaran baru 1997/1998. Dengan demikian  dari segi ketepatan waktu penyampaian buku ke sekolah, proyek berhasil menyampaikan buku ke  sekolah sesuai dengan yang direncanakan.

 

Tidak terdapat perbedaan waktu penerimaan dengan buku menurut propinsi maupun lokasi sekolah. Artinya ketepatan penerimaan buku merata di semua sekolah baik di Kalimantan Selatan maupun di propinsi lainnya tanpa indikasi pengaruh faktor lokasi dan jarak serta status sekolah yang berbeda-beda. Hal ini berarti bahwa perlakuan yang sama diberikan kepada semua semua sekolah untuk dapat menerima buku secara tepat waktu.

 

Fakta tersebut mengindikasikan dua hal. Pertama, semua SLTP baik negeri maupun swasta, di kota maupun di desa, mendapatkan perlakuan yang sama dalam penerimaan buku. Tidak ada keistimewaan bagi sekolah tertentu untuk memperoleh buku lebih cepat atau lebih lambat dari tahun anggaran baru. Adanya keterlambatan buku sampai di sekolah-sekolah yang jaraknya lebih dari 200 km dari kota hanya masalah waktu, karena pada akhirnya buku-buku tersebut sampai di sekolah. Kedua, ketepatan buku sampai di sekolah banyak tergantung pada komitmen pengirim (dalam hal ini penerbit) daripada kepada jauh atau dekatnya sekolah, sulit atau mudahnya lokasi sekolah untuk dijangkau, serta negeri atau swasta.

 

3.  Rasio Buku/Siswa

Di antara kriteria utama untuk mengetahui keberhasilan Proyek Buku dan Minat Baca (PBMB) selain ketepatan waktu penyampaian buku ke sekolah dan pemanfaatannya secara maksimal oleh siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar ialah apakah jumlah buku yang diterima oleh setiap sekolah sesuai dengan jumlah siswa sehingga idealnya mencapai atau paling tidak mendekati ratio 1 : 1 (satu buku untuk setiap siswa). Dikatakan “mendekati”, karena dalam kenyataannya di tingkat sekolah, amatlah sulit mencapai ratio ideal 1 : 1 secara mutlak.

 

Ada tiga alasan yang menyebabkan ratio ideal 1 : 1 sulit dicapai. Pertama, keakuratan data siswa di tiap sekolah yang menjadi dasar bagi distribusi buku amat rawan terhadap perubahan. Selain karena jumlah sekolah dan siswa secara nasional sangat besar, juga karena faktor perpindahan siswa antar sekolah, terjadinya putus sekolah, dan kepedulian sekolah sendiri terhadap akurasi datanya. Kedua, sebagai akibat dari pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, terjadi pertumbuhan jumlah siswa yang cepat di SLTP, yang secara basional sebesar 5,6% per tahun, sehingga data siswa pada tahun ketiga suatu teks diadakan didasarkan pada data tahun yang bersangkutan ditambah dengan pertumbuhan yang dalam praktiknya tidak dihitung persekolah melainkan secara nasional dan pada tataran propinsi. Ketiga, jumlah siswa di tiap tingkat kelas pada SLTP yang sama berbeda-beda, sehingga dengan perhitungan yang sangat akurat sekalipun akan tetap terjadi kemelesetan. Misalnya, 40 eksemplar buku Bahasa Inggris untuk 40 siswa di kelas II suatu SLTP akan menjadi tidak cukup pada tahun berikutnya karena siswa kelas II baru lebih besar akibat pertumbuhan siswa yang cepat.

 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka ratio 1 : 1 merupakan kondisi ideal. Bahwa dalam kenyataannya tidak 100% mencapai ratio 1 : 1 dapat diterima sejauh deviasi yang terjadi tidak terlalu jauh dari keadaan ideal. Dalam studi ini, ratio keberhasilan yang dapat ditoleransi ditetapkan sebesar dua desimal di atas atau di bawah 1,00 ; jadi antara 0,90 - 1,10. Kelebihan dan/atau kekurangan buku sebesar 0,10 dari jumlah siswa menjadi semacam “katup pengaman” untuk mengantisipasi perubahan jumlah siswa di tiap sekolah. Penetapan batas toleransi +/- 10% didasarkan pada buku yang dicetak secara nasional yang dilebihkan sebesar 5% dan angka pertumbuhan wajib belajar yang mencapai 5,6% pertahun.

 

Data nasional menunjukkan bahwa pada 882 sekolah sampel, secara agregat ratio buku siswa mendekati 1 : 1. Sebagaimana tampak pada tabel, untuk keenam jilid buku (Buku Bahasa Inggris 1-3 dan Ekonomi 1-3) ratio berkisar antara 0,91 - 1,00 yang berartyi deviasnya masih di bawah 0,10. Dalam diagram terlihat bahwa sekalipun terdapat deviasi, pada umumnya jumlah siswa dan jumlah buku mengikuti garis linier. Dengan demikian, jumlah buku yang telah didistribusikan ke sekolah mendekati ratio ideal dan proyek berhasil mendistribusikan buku secara merata ke semua sekolah.

 

Tabel 3. Ratio buku/siswa

 

Buku Teks

Siswa

Buku

Buku/Siswa

 

 

 

 

Bahasa Inggris 1

Bahasa Inggris 2

Bahasa Inggris 3

Ekonomi 1

Ekonomi 2

Ekonomi 3

119.504

113.313

109.246

119.504

113.313

109.246

119.214

107.402

  99.960

116.661

105.033

  99.602

0,9976 (1,00)

0,9478 (0,95)

0,9150 (0,92)

0,9762 (0,98)

0,9269 (0,93)

0,9117 (0,91)

 

 

3.1. Akses Siswa Terhadap Buku Pelajaran

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai akses siswa terhadap buku Bahasa Inggris 1-3 dan Ekonomi 1-3 dilakukan perhitungan langsung di kelas oleh peneliti. Diketahui bahwa pada sekitar 6 dari setiap 10 kelas yang diamati, sebanyak 90 - 100% siswa yang memegang buku teks Bahasa Inggris pada saat pelajaran sedang berlangsung. Pada 2 dari setiap 10 kelas, proporsi tersebut meliputi 75 - 90%, sedangkan pada 2 dari 10 kelas lainnya akses siswa terhadap buku teks masih kurang dari 50%. Dengan demikian, gambaran pada tingkat kelas tidak berbeda jauh dengan ratio buku/siswa secara agregat.

             

 Tabel 4.  Proporsi siswa yang memegang buku teks.

 

Siswa yang memegang buku

Bahasa Inggris

Ekonomi

 

a.

 

90% - 100% siswa

 

58,2%

 

58,0%

b.

75% - 89% siswa

20,6%

18,8%

c.

50% - 74% siswa

14,8%

14,6%

d.

25% - 59% siswa

3,8%

5,4%

e.

kurang dari 25%

2,5%

3,2%

 

 

 

 

3.2. Ratio buku/siswa di Kalimantan Selatan dan Propinsi Lainnya.

 

Dideteksi pada setiap ropinsi sebagaimana ditampilkan pada tabel di halaman berikut -- ratio buku/siswa di semua propinsi  mendekati 1 : 1 baik untuk Bahasa Inggris 1 - 3 maupun Ekonomi 1 - 3. Namun demikian ada beberapa deviasi yang lebih besar dari 0,10. Untuk buku Bahasa Inggris 1 - 3,  di propinsi Sumatera Utara dan DKI Jakarta jumlah buku Bahasa Inggris sekitar 15-20% lebih banyak daripada siswa. Sebaliknya, di propinsi Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan Timur-Timur jumlah buku kurang antara 10-20% dari jumlah siswa. Lima propinsi yang disebut terakhir berada di kawasan Timur Indonesia. NTT adalah kasus tersendiri; sementara jumlah buku Bahasa Inggris 2 untuk kelas II kurang 15%, buku Bahasa Inggris 3 untuk kelas III kelebihan 27%. Untuk buku Ekonomi 1 - 3, terdapat kelebihan buku anatara 15% dibandingkan dengan jumlah propinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan NTB. Di pihak lain, terdapat kekurangan buku antara 10 - 20% di propinsi Sulawesi Tengah dan Lampung (yang paling parah), Jambi, Sumatera Barat, Sumsel, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Timur-Timur.


Tabel 5.  Ratio buku/siswa berdasarkan propinsi  ( Bahasa Inggris 1-3 )

Propisi

Siswa Kls I

B.Ing

I

Siswa

Kls 2

B. Ing

2

Siswa

Kls 3

B. Ing

3

1. Di Aceh

Jumlah

3655

3696

3383

3298

3210

2900

 

Rasio

0,99

 

1,03

 

1,11,

 

2. Sumut

Jumlah

5245

6227

4980

5763

5018

5356

 

Rasio

0,84

 

0,86

 

0,94

 

3. Riau

Jumlah

4665

4948

4135

4719

4114

4360

 

Rasio

0,94

 

0,88

 

0,94

 

4. Jambi

Jumlah

3985

3712

3662

3197

3415

2807

 

Rasio

1,07

 

1,15

 

1,22

 

5. Sumbar

Jumlah

4692

4412

4494

4073

4167

3828

 

Rasio

1,06

 

1,1

 

1,22

 

6. Bengkulu

Jumlah

3474

3428

3193

3203

2980

2950

 

Rasio

1

 

1

 

1

 

7. Sumsel

Jumlah

4909

4364

4817

4056

4326

3857

 

Rasio

1,12

 

1,1

 

1,12

 

8. Lampung

Jumlah

5030

4505

4851

4398

4702

3787

 

Rasio

1,12

 

1,1

 

1,24

 

9. DKI Jakarta

Jumlah

6069

7340

5688

6425

5767

6264

   

Rasio

0,96

 

1,09

 

1,25

 

10. Jabar

Jumlah

6344

6596

6199

5704

5706

4551

 

Rasio

0,96

 

1,09

 

1,25

 

11. Jateng

Jumlah

6349

6230

6440

5292

6364

5037

 

Rasio

1,02

 

1,22

 

1,26

 

12. DIY

Jumlah

3778

3797

3859

3696

4104

3956

 

Rasio

1,07

 

1,02

 

1,07

 

13. Jatim

Jumlah

5299

4966

5179

5096

5289

4935

 

Rasio

1,07

 

1,02

 

1,07

 

14. Bali

Jumlah

5612

5770

5605

5136

5625

5116

 

Rasio

0,97

 

1,09

 

1,1

 

15. Kalbar

Jumlah

3833

4392

3502

3755

3358

3408

 

Rasio

0,87

 

0,93

 

0,99

 

16. Kalsel**

Jumlah

3157

3541

2969

3042

2797

3048

 

Rasio

0,89

 

0,98

 

0,92

 

17. Kalteng

Jumlah

2555

2513

2676

2350

2341

2534

 

Rasio

1,02

 

1,14

 

0,92

 

18. Kaltim

Jumlah

3924

3923

3742

3995

3827

3674

 

Rasio

1

 

0,94

 

1,04

 

19. NTB

Jumlah

2499

2499

2215

2277

1970

2202

 

Rasio

1

 

0,94

 

0,89

 

20. NTT

Jumlah

5464

5294

4557

5380

4350

3432

 

Rasio

1,03

 

0,85

 

1,27

 

21. Sulsel

Jumlah

3882

4064

3992

3741

3581

3648

 

Rasio

0,96

 

1,07

 

0,98

 

22. Sulteng

Jumlah

4065

2530

3865

2417

3676

2354

 

Rasio

1,61

 

1,6

 

1,56

 

23. Sultra

Jumlah

3812

3762

3257

2648

3407

2601

 

Rasio

1,01

 

1,23

 

1,31

 

24. Sulut

Jumlah

4176

4315

3838

4043

3563

3964

 

Rasio

0,97

 

0,95

 

0,9

 

25. Maluku

Jumlah

5052

4370

5089

4246

4655

3913

 

Rasio

1,16

 

1,2

 

1,19

 

26. Irian Jaya

Jumlah

4433

4919

4166

375

4245

3501

 

Rasio

0,9

 

1,11

 

1,12

 

27.  Timtim

Jumlah

3546

3047

3010

2699

2662

1959

 

Rasio

1,16

 

1,12

 

1,36

 

 

 


Tabel 6.  Ratio Buku/siswa berdasarkan propinsi  ( Ekonomi 1-3 )

 

Propinsi

Siswa Kls I

Ekon

Siswa

Kls 2

Ekon

2

Siswa

Kls 3

Ekon

3

1. Di Aceh

Jumlah

3655

3459

3383

3223

3210

3017

 

Rasio

1,06

 

1,05

 

1,06

 

2. Sumut

Jumlah

5245

6034

4980

6026

5018

5218

 

Rasio

0,87

 

0,85

 

0,96

 

3. Riau

Jumlah

4665

5578

4135

4425

4114

4242

 

Rasio

0,84

 

0,93

 

0,97

 

4. Jambi

Jumlah

3985

3573

3662

3573

3415

2664

 

Rasio

1,12

 

1,02

 

1,28

 

5. Sumbar

Jumlah

4692

4238

4494

3755

4167

3707

 

Rasio

1,11

 

1,2

 

1,12

 

6. Bengkulu

Jumlah

3474

3298

3193

3239

2980

3001

 

Rasio

1,05

 

0,99

 

0,99

 

7. Sumsel

Jumlah

4909

4725

4817

4287

4326

3591

 

Rasio

1,01

 

1,12

 

1,2

 

8. Lampung

Jumlah

5030

4136

4851

3479

4702

3562

 

Rasio

1,22

 

1,39

 

1,32

 

9. DKI Jakarta

Jumlah

6069

6925

5688

5552

5767

5695

   

Rasio

0,88

 

1,02

 

1,01

 

10. Jawa Barat

Jumlah

6344

6261

6199

6390

5706

5737

 

Rasio

1,01

 

0,97

 

0,99

 

11. Jawa Tengah

Jumlah

6349

5825

6440

5214

6364

4985

 

Rasio

1,09

 

1,24

 

1,28

 

12. DI Yogyakarta

Jumlah

3778

4084

3859

3457

4104

3807

 

Rasio

0,93

 

1,12

 

1,08

 

13. Jawa Timur

Jumlah

5299

4920

5179

5080

5289

4826

 

Rasio

1,08

 

1,02

 

1,1

 

14. Bali

Jumlah

5612

5500

5605

5171

5625

4913

 

Rasio

1,02

 

1,08

 

1,14

 

15. Kalimantan Barat

Jumlah

3833

4135

5302

5616

3358

3422

 

Rasio

0,92

 

0,97

 

0,98

 

16. Kalimantan Selatan**

Jumlah

3157

3871

2969

3190

2797

3273

 

Rasio

0,82

 

0,93

 

0,85

 

17. Kalimantan Tengah

Jumlah

2555

2592

2676

2359

2341

3145

 

Rasio

0,99

 

1,13

 

0,74

 

18. Kalimantan Timur

Jumlah

3924

4023

3742

3982

3827

3724

 

Rasio

0,98

 

0,94

 

1,03

 

19. NTB

Jumlah

2499

2540

2215

2218

1970

2422

 

Rasio

0,98

 

1

 

0,81

 

20. NTT

Jumlah

5464

4996

4557

4306

4350

3699

 

Rasio

1,09

 

1,06

 

1,18

 

21. Sulawesi Selatan

Jumlah

3882

3887

3992

3741

3581

3618

 

Rasio

1

 

1,07

 

0,99

 

22. Sulawesi Tengah

Jumlah

4065

2581

3865

2529

3676

2883

 

Rasio

1,58

 

1,53

 

1,28

 

23. Sulawesi Tenggara

Jumlah

3812

3762

3257

2648

3407

2601

 

Rasio

1,01

 

1,23

 

1,31

 

24. Sulawesi Utara

Jumlah

4176

4320

3838

4057

3563

3974

 

Rasio

0,97

 

0,95

 

0,9

 

25. Maluku

Jumlah

5052

4214

5089

3935

4655

3313

 

Rasio

1,2

 

1,29

 

1,41

 

26. Irian Jaya

Jumlah

4433

4337

4166

3821

4245

3356

 

Rasio

1,02

 

1,09

 

1,26

 

27.  Timor Timur

Jumlah

3546

2857

3010

2101

2662

1309

 

Rasio

1,24

 

1,43

 

2,03

 

 

 

 

3.3. Realokasi antar daerah dan antarkelas.

 

Ada fakta di atas, ada tiga kecenderungan yang perlu dicatat. Pertama, Kekurangan buku mengelompok di beberapa propinsi di kawasan timur Indonesia (Sulawesi, NTB, Maluku, Timtim), sedangkan dibagian Barat propinsi yang kekurangan bukunya cukup signifikan adalah  Jawa Tengah, Lampung, Jambi dan Sumatera Selatan. Kedua, di beberapa propinsi ada kelebihan buku di tingkat kelas tertentu  sementara di kelas lain kekurangan, misalnya di NTB, NTT, dan Kalimantan Tengah. Ketiga, adanya kekurangan dan/atau kelebihan buku di propinsi tertentu cenderung berlaku sama untuk Bahasa Inggris dan Ekonomi. Berdasarkan fakta tersebut, maka usaha utuk lebih memeratakan distribusi buku sehingga semakin mendekati ratio 1 : 1 perlu langkah-langkah berupa perhitungan ulang dan realokasi buku antar propinsi dan antarkelas di propinsi-propinsi tertentu. Langkah ini disarankan untuk buku-buku yang masih akan diadakan hingga tahun 1999/2000.

 

3.4. Ratio buku/siswa berdasarkan lokasi, status, dan jarak sekolah dari kota.

 

Ratio buku/siswa, baik untuk bahasa Inggris maupun Ekonomi, tidak menunjukkan perbedaan yang berarti  berdasarkan lokasi dan status sekolah. Para siswa di sekolah-sekolah yang  berada di pusat kota, pinggir kota maupun di pedesaan, serta di sekolah yang dekat maupun yang jauh jaraknya dari ibu kota kabupaten/kotamadya mempunyai akses yang relatif sama yang secara keseluruhan mendekati ratio 1 : 1. Di bedakan berdasarkan status sekolah, terdapat sedikit pengecualian yaitu akses siswa MTs swasta terhadap buku relatif kurang di bandingkan dengan siswa SLTP lainnya dengan selisih kekurangan lebih dari 10 %.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7.   Ratio buku/siswa berdasarkan letak sekolah : Bahasa Inggris baris atas, Ekonomi baris bawah.

Variabel sekolah

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

 

1.

 

Lokasi sekolah

 

 

 

 

a.

Ibukota kabupaten/kodya

1,00

0,94

0,93

 

 

 

0,96

0,92

0,91

 

b.

Kota kecamatan

1,02

0,95

0,90

 

 

 

1,00

0,94

0,91

 

c.

Pedesaan

0,97

0,96

0,89*

 

 

 

0,99

0,93

0,91

2.

Status sekolah

 

 

 

 

a.

SLTP Negeri

0,99

0,94

0,89*

 

 

 

0,97

0,91

0,90

 

b.

SLTP Swasta

0,09

0,02

0,97

 

 

 

0,06

0,98

0,94

 

c.

MTs Negeri

0,93

0,98

0,98

 

 

 

0,91

0,93

1,00

 

d.

MTs Swasta

0,88*

0,87*

0,88*

 

 

 

0,91

0,89*

0,84*

3.

Jarak sekolah dari kota

 

 

 

 

a.

Kurang dari 10 km

1,06

1,03

1,01

 

 

 

0,96

0,93

0,93

 

b.

11 - 50 km

0,95

0,94

0,89*

 

 

 

0,96

0,91

0,89*

 

c.

51 - 100 km

1,06

1,04

1,01

 

 

 

1,03

1,00

0,86*

 

d.

101 - 200 km

0,99

0,92

0,90

 

 

 

0,97

1,04

0,96

 

e.

Lebih dari 200 km

0,98

0,93

0,89*

 

 

 

0,97

1,04

0,96

 

 

 

 

 

 

* Jumlah Buku kurang > 10 % dari jumlah siswa.

 

4. Pemanfaatan Buku Teks Oleh Siswa dan Guru

 

Untuk mengetahui apakah buku Bahasa Inggris dan Ekonomi digunakan dalam proses belajar-mengajar, peneliti melakukan pengamatan lasngsung ke kelas yang pada saat kunjungan ada mata pelajaran Bahasa Inggris dan atau Ekonomi. Sebagai sempel pengamat, dipilih satu kelas di setiap tingkat kelas sehingga setiap sekolah sampel  masing-masing diwakili oleh satu kelas I, II, dan III. Untuk memudahkan pengamatan dan identifikasi, digunakan sebutan “Buku Kuning” sebagai mana dikenal di sekolah-sekolah karena warna jilid buku-buku tersebut kuning . Cara yang sama dilakukan untuk mengamati pemanfaatan buku teks Ekonomi. Dengan  cara tersebut, maka tidak pada semua sekolah sampel penggunaan buku tersebut dapat diamati (karena saat itu tidak ada jam pelajaran Bahasa Inggris dan Ekonomi pada semua tingkat kelas). Secara keseluruhan, dengan teknik ini dapat dijaring antara 74%-90% kelas yang menggunakan buku teks Bahasa Inggris dan Ekonomi.

 

4.1. Frekuensi penggunaan buku teks.

Pada lebih dari 90% kelas yang diamati, buku teks Bahasa Inggris dan Ekonomi di gunakan dalam proses belajar-mengajar. Sebagaimana tampak dalam tabel, buku teks Bahasa Inggris digunakan pada 94,6% kelas I yang pada saat kunjungan ada pelajaran Bahasa Inggris, 93% dikelas II, dan 90,8% dikelas III. Untuk Ekonomi, buku teks digunakan di 92% kelas I, 91,9% dikelas II, dan 90,4% dikelas III. Dari data tersebut tampak dua hal. Pertama, sekalipun frekuensi oenggunaan buku teks sangant tinggi dan buku tersebut wajib digunakan, masih terdapat sekitar 5 - 10% sekolah/kelas yang tidak menggunakan buku-buku tersebut meskipun buku tersedia ! Kedua, ada kecenderungn bahwa semakin tinggi tingkat kelas, semakin menurun frekuensi penggunaan kedua buku teks tersebut.

 

Tabel 8.   Pemanfaatan buku teks Bahasa Inggris dan Ekonomi   

Tingkat

Bahasa Inggris

Ekonomi

Kelas

N*

ya

Tidak

n*

ya

Tidak

Kelas I

 

710

 

94,4

 

5,4 %

 

609

 

92,0 %

 

8,0 %

Kelas II

646

93,0 %

7,0 %

640

91,9 %

8,1 %

Kelas III

642

90,8 %

9,2 %

653

90,4 %

9,6 %

         

*          Jumlah kelas sampel yang berhasil diamati pada saat dilakukan kunjungan ke sekolah.

 

 

4.2. Penggunaan buku pegangan guru .

 

Untuk mengetahui apakah pada saat kunjungan dilakukan guru-guru Bahasa Inggris dan Ekonomi menggunakan buku Pegangan Guru (PG), peneliti melihat langgsung ke kelas, mengamati buku yang ada di meja guru di kelas, dan menanyakan langsung kepada guru. Dari kelas sampel yang teramati, buku PG bahasa Inggris I digunakan oleh 82,5 % guru kelas I, 81,2 % di kelas II, dan 78,3 % di kelasIII. Untuk Ekonomi masing-masing 79,5 % di kelas I, 80,5 % di kelas II, dan 77,3 % di kelas III. Tampak bahwa frekuensi penggunaan buku PG lebih rendah daripada frekuensi penggunaan buku siswa. Terdapat sekitar 11 - 13 % guru (1 dari 8 guru ) di semua tingkat kelas yang menggunakan buku siswa tetapi tidak menggunakan buku PG. Dalam wawancara terungkap bahwa sebagian guru menggunakan buku PG, pada saat kunjungan dilakukan mereka “kebetulan” sedang tidak membawa buku PG ke kelas --yang dalam studi ini diklasifikasikan “tidak menggunakan buku PG”. Sebagian lainnya mengaku bahwa memang mereka tidak menggunakan buku PG karena merasa cukup mempelajari buku siswa

 

Tabel 9.   Pemanfaatan buku pegangan guru Bahasa Inggris dan Ekonomi   

 

Tingkat

Bahasa Inggris

Ekonomi

Kelas

N*

Ya

Tidak

n*

ya

Tidak

Kelas I

 

691

 

82,5 %

 

17,5 %

 

590

 

79,5 %

 

20,5%

Kelas II

628

81,2 %

18,8 %

609

80,5 %

19,5 %

Kelas III

622

78,3 %

21,7 %

635

77,3 %

22,7 %

 

*  Jumlah kelas sampel yang berhasil diamati pada saat dilakukan kunjungan ke sekolah.          

 

Tabel 10.          Guru yang mengunakan buku siswa tapi tidak memanfaatkan PG

                       

Kelas

 

Kelas I

Bahasa Inggris

 

12,1 %

Ekonomi

 

12,5 %

Kelas II

11,8 %

11,4 %

Kelas III

12,5 %

13,1 %

 

    

4.3.  Suasana belajar-mengajar yang menggunakan buku teks baru. 

 

Indikator mutu buku dapat diamati pada tataran kelas yaitu sejauh mana siswa dan guru bergairah dalam menggunakan buku tersebut dan apakah siswa memahami materi pelajaran. Tampak bahwa guru pada umumnya menguasai dengan baik materi pelajaran, mereka juga bergairah dalam mengajar yang memberikan pengaruh pada kegairahan siswa dalam belajar. Namun materi pelajaran masih cukup sulit bagi sebagian siswa. Pada sekitar 1/4 kelas yang diamati kebanyakan siswa mengalami kesulitan memahami materi pelajaran, dan pada sekitar 1/6 kelas/sekolah ditemukan banyaknya bagian materi buku teks yang sulit dipahami oleh siswa. Cukup alasan untuk menyatakan bahwa materi yang disajikan dalam buku teks Bahasa Inggris cukup sulit bagi sekitar separoh siswa, namun tidak demikian bagi guru. Hal ini mengimplikasikan beratnya tugas guru dalam usaha membuat materi lebih mudah dipahami oleh siswa dengan cara menguraikan materi lebih jelas yang berarti lebih banyak waktu dan tenaga yang dieprlukan agar sebagian besar siswa memahami materi pelajaran.

 

Tabel 11.         Suasana PBM yang menggunakan buku teks baru

 

 

 

 

Bhs.Inggris

 

Ekonomi

 

 

 

a.

Guru menguasai dengan baik materi pelajaran

95,3 %

95,6 %

b.

Guru bergairah dalam mengajar

95,1 %

94,6 %

c.

kebanyakan siswa memahami materi pelajaran

76,6 %

84,7 %

d.

Siswa bergairah dalam balajar

83,6 %

89,6 %

e.

Banyak bagian materi yang sulit dipahami siswa

41,2 %

33,6 %

 

 

5. Alasan guru menggunakan buku teks baru. 

 

Gambaran yang cukup menggembirakan ditemukan pada alasan guru menggunakan buku teks. Alasan utama guru menggunakan buku teks karena buku tersebut wajib digunakan dan isinya bermutu. Sementara itu, alasan klasik bahwa jumlah buku yang tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah siswa dan “tak ada pilihan lain selain buku teks pokok” tidak (lagi) menonjol. Hal ini mengindikasikan dua hal. Pertama, kampanye yang gencar mengenai keharusan sekolah menggunakan buku teks ternyata mempunyai gema dan berdampak luas hingga ke tingkat sekolah. Kedua, cukup atau tidak cukup jumlah buku dibandingkan dengan jumlah siswa tidak menjadi alasan utama apakah buku teks digunakan atau tidak. Artinya, tingginya penggunaan buku teks yang baru (Bahasa Inggris dan Ekonomi) lebih disebabkan oleh adanya “motivasi” dan kehendak guru untuk menggunakannya, sekalipun di sekolah tertentu jumlahnya belum sepenuhnya mencapai ratio 1 : 1 (satu buku untuk satu siswa) sebagaimana dikemukakan terdahulu. Ketiga, seleksi yang ketat dan proses penilaian yang sistematis untuk memilih buku terbaik di antara buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit swasta ternyata berhasil memilih buku yang juga dinilai bermutu tinggi oleh para guru (bukan hanya oleh Tim Teknis dan NTEC).

 

Tabel 12.         Alasan guru menggunakan buku teks

 

Alasan

Bahasa Inggris

Ekonomi

 

ya

tidak

ya

tidak

 

a.

 

Jumlah buku cukup

 

68,3 %

 

31,7 %

 

70,2 %

 

29,8 %

b.

Buku wajib digunakan

95,4 %

4,6 %

96,0 %

4,0 %

c.

Isinya bermutu

93,7 %

6,3 %

92,2 %

7,8 %

d.

Tak ada pilihan lain

40,0 %

60,0 %

36,2 %

63,8 %

 

 

 

6. Pendapat Guru Tentang Buku Teks

 

Sebelum menggunakan buku teks yang baru, sekolah-sekolah memakai buku teks lama yang diterbitkan oleh Depdikbud (Pusat Perbukuan) dan buku-buku terbitan swasta. Proses penulisan dan pengadaan buku-buku teks SLTP berbeda-beda. Buku teks sebelumnya yang diadakan oleh Depdikbud ditulis oleh suatu tim yang dibentuk oleh Depdikbud. Kelayakan buku untuk digunakan mengandalkan kepakaran (tim) penulisnya, dan tidak dilakukan penilaian oleh tim luar. Buku-buku terbitan swasta ditulis oleh para penulis/pengarang dari kalangan perguruan tinggi dan guru-guru. Untuk dapat digunakan di sekolah, buku-buku tersebut wajib mendapatkan pengesahan oleh Dirjen Dikdasmen setelah melalui penilaian oleh Tim Penilai pada Ditjen Dikdasmen, c.q. Direktorat Sarana Pendidikan. Sementara itu, buku teks yang diadakan oleh PBMB adalah hasil seleksi yang ketat dengan standar penilaian yang tinggi yang dilakukan oleh Tim Teknis dan NTEC. Buku-buku dipilih dari buku-buku terbitan swasta. Karena proses penilaiannya berbeda, maka besar kemungkinan mutu buku-buku tersebut berbeda.

 

6.1. Perbandingan mutu buku teks baru dengan buku sebelumnya.

 

Sekitar 6 dari setiap 10 guru-guru menilai bahwa mutu buku teks yang baru baik Bahasa Inggris maupun Ekonomi lebih baik daripada buku teks yang digunakan sebelumnya, sedangkan antara 3-4 lainnya menilai bahwa mutu buku tersebut kira-kira sama dengan buku teks yang digunakan sebelumnya. Hanya sebagian kecil guru yang menilai bahwa mutu buku teks yang baru lebih rendah mutunya. Proporsi guru menilai “lebih baik” terhadap buku teks bahasa Inggris agak lebih tinggi daripada untuk ekonomi masing-masing 63 % Dan 59,8 %. Dibedakan menurut status sekolah, persepsi guru Mts Swasta relatif berbeda dengan SLTP lainnya. Hanya sekitar separoh (55,2 %) guru Mts Swasta yang menilai bahwa mutu-mutu buku teks yang baru lebih baik daripada yang mereka gunakan sebelumnya, 40,3 % guru menilai mutu buku teks kira-kira sama, dan 4,5 % menilai buku teks yang baru lebih rendah mutunya.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13.  Penilaian guru terhadap mutu buku teks dibandingkan dengan buku teks yang digunakan sebelumnya           

 

Mutu buku                                                                                                                                                        Bahasa Inggris                                                                                                                         Ekonomi

_____________________________________________________________

 

a. Lebih baik                            63,0 %                                     59,8 %

b. Kira-kira sama                                 34,2 %                                     37,5 %

c. Lebih jelek                              2,8 %                                       2,7 %

_____________________________________________________________

 

 

6.2. Komentar guru tentang buku teks. 

 

Kecenderungan di atas tercermin pula dari komentar para guru tentang buku teks. Sebagain besar guru mempunyai sikap dan komentar para guru tentang buku teks Bahasa Inggris dan Ekonomi, dan hanya sebagian kecil yang menilai negatif terhadap buku teks  tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa buku teks diterima oleh para guru. Namun senada pada penilaian guru terhadap buku teks yang baru, guru MTs swasta mempunyai kesan yang agak berbeda dengan guru-guru SLTP lainnya. Meskipun sebagian besar (75 %) guru MTs Swasta mengomentari secara positif buku teks yang baru, dibandingkan dangan guru SLTP lainnya persentasi guru MTs Swasta  yang mengomentari secara negatif dan kurang menyukai buku teks yang baru lebih besar (5,9 %) atau paling tidak, seimbang antara komentar positif dan negatif (19,1 %). Persentasi tersebut jauh lebih tinggi daripada di kalangan guru SLTP Negeri, SLTP Swasta dan MTs Negeri.

 

Tabel 14.  Komentar guru tentang buku teks

 

Komentar guru terhadap buku teks                    Bhs. Inggris     Ekonomi

_____________________________________________________________

 

a. Positif dan guru menyukai                                          83,1 % 82,2 %

b. Negatif dan guru kurang menyukai                         3,0 %            3,2 %

c. Seimbang antara komemtar positif dan negatif      13,8 %          14,6 %

_____________________________________________________________

 

 

6.3.  Penilaian guru MTs Swasta terhadap buku teks. 

 

Kesan dan komentar guru-guru MTs Swasta yang “agak berbeda” dengan guru-guru lainnya lebih bersumber dari latar belakang dan tradisi yang berkembang pada SLTP tersebut beserta  para guru-gurunya. MTs Swasta selama ini lebih baik tampil sebagai lembaga pendidikan swastayang amat kental denagn kemandiriannya dalam mengatur diri sendiri. Pendirian dan pengelolaannya sangat lekat dengan warna keagamaannya. Dibandingkan dengan SLTP lainnya, boleh dikatakan mereka lebih jarang mendapat sentuhan kebijakan pemerintah sehingga secara “psikologis” para guru dan pengelolanya mempersepsikan dirinya berbeda dengan yang lain dan kultur yang berkembang didalamnya lebih “mandiri”. Dalam kedudukan yang demikian, datangnya buku cuma-cuma yang disediakan oleh pemerintah (apalagi dengan label Depdikbud) disambut dengan gembira, namun juga dipersepsi sebagai “sesuatu yang asing” oleh para guru dan pengelola. Dapatlah dikatakan bahwa perbedaan penilaian yang digambarkan di atas lebih mencerminkan adanya “kejutan budaya” di kalangan guru dan kepala sekolah.

 

7. Penilaian guru tentang buku teks. 

 

Dari pengalaman para guru menggunakan buku teks Bahasa Inggris dan Ekonomi sejak awal caturwulan I tahun ajaran 1997/98, ada beberapa kecenderungan mengenai pendapat para guru tentang berbagai aspek dari buku teks tersebut. Pertama, sebagian besar guru mempunyai kesan yang positif tentang penampilan buku, kebenaran materi yang disajikan dari segi keilmuan, kesesuaian dengan kurikulum, daya tarik ilustrasi dan gambar, dan mutu cetakan. Di pihak cukup menonjol proporsi guru yang menilai cukup dan jelek terhadap segi-segi: kemudahan isi buku untuk dipahami oleh siswa (artinya isi buku dinilai sulit), kejelasan istilah dan cara penguraiannya (guru menilai banyak istilah dan penguraian yang kurang jelas), kejelasan latihan-latihan yang disajikan dalam buku, kepraktisan dalam penggunaan (buku masih kurang praktis digunakan), kurangnya unsur pengayaan, dan mutu penjilidan. Dapat dikatakan bahwa untuk segi-segi tersebut baik buku teks Bahasa Inggris maupun Ekonomi masih memerlukan peningkatan. Kedua, penilaian guru terhadap buku teks Ekonomi lebih baik daripada terhadap buku teks Bahasa Inggris pada semua aspek yang dinilai: artinya mutu buku Ekonomi relatif lebih baik daripada mutu buku Bahasa Inggris. Untuk lengkapnya, lihat tabel 15 halaman berikut ini.


Tabel 15.  Penilaian guru tentang buku Bahasa Inggris (baris atas) dan Ekonomi (baris bawah)

 

Aspek yang dinilai

Baik

cukup

jelek

 

a.

 

Kesan umum tentang penampilan buku

 

74,2 %

 

22,6 %

 

3,2 %

 

 

77,7 %

20,4 %

1,9 %

 

 

 

 

 

b.

Kebenaran materi yang disajikan

67,1 %

29,3 %

3,7 %

 

 

71,3 %

25,9 %

2,8 %

 

 

 

 

 

c.

Kemudahan isi buku dipahami siswa

41,4 %

44,2 %

14,4 %

 

 

47,2 %

44,4 %

8,3 %

 

 

 

 

 

d.

Kejelasan istilah dan penguraiannya

39,6 %

47,5 %

12,8 %

 

 

49,2 %

42,1 %

8,7 %

 

 

 

 

 

e.

Kejelasan latihan-latihan

42,9 %

43,7 %

13,5 %

 

 

46,3 %

41,9 %

11,8 %

 

 

 

 

 

f.

Daya tarik ilustrasi/gambar

54,0 %

34,7 %

11,3 %

 

 

51,2 %

36,5 %

12,4 %

 

 

 

 

 

g.

Kesesuaian dengan kurikulum

79,0 %

18,2 %

2,8 %

 

 

83,7 %

13,7 %

2,6 %

 

 

 

 

 

h.

Sistematika/organisasi penyajian

59,9 %

32,0 %

8,0 %

 

 

64,8 %

31,6 %

3,6 %

 

 

 

 

 

i.

Kepraktisan dalam penggunaan

46,4 %

43,3 %

10,3 %

 

 

52,9 %

39,5 %

7,8 %

 

 

 

 

 

j.

Unsur pengayaan dalam buku

33,1 %

47,3 %

19,6 %

 

 

36,8 %

46,4 %

16,8 %

 

 

 

 

 

k.

Mutu pencetakan

57,4 %

30,8 %

11,7 %

 

 

60,0 %

30,6 %

9,4 %

 

 

 

 

 

l.

Mutu penjilitan

39,5 %

26,4 %

34,2 %

 

 

42,2 %

29,0 %

28,9 %

 

 

 

8. Kebijakan Sekolah Tentang Penggunaan Buku Teks

 

8.1. Kesempatan siswa untuk mempelajari buku.

 

Agar siswa dapat mempelajari isi buku dengan baik dan tenang, diperlukan waktu yang cukup bagi siswa. Bila waktu di sekolah tidak cukup, maka dapat saja buku dibawa pulang oleh siswa asalkan tetap terpelihara dengan baik sehingga buku dapat tahan lama untuk penggunaan minimal 4 tahun. Dari beberapa laporan diketahui bahwa dalam praktiknya, sekolah menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya ada sekolah yang tidak memperkenankan buku untuk dibawa pulang oleh siswa, karena khawatir buku cepat rusak. Ada juga sekolah yang membolehkan siswanya untuk membawa pulang buku agar dapat dipelajari dengan baik, terutama berkaitan dengan pengerjaan “pekerjaan rumah”. Ada sekolah yang memberikan sampul kertas atau plastik terhadap buku-buku teks tersebut agar buku lebih tahan lama. Bagaimana kenyataannya?

 

8.2. Buku boleh dibawa pulang.

 

Sebagian besar (80%) sekolah membolehkan siswanya untuk membawa pulang buku-buku teks agar dapat dipelajari di rumah. Para guru berdalih bahwa cara itulah yang terbaik karena terbatasnya waktu yang tersedia di sekolah, sementara materi yang perlu dipelajari sangat banyak dan kemampuan siswa amat beragam pula. Mereka menyadari bahwa dengan cara itu buku mudah rusak, namun itu pilihan “terbaik” agar siswa dapat mempelajari buku di rumah. Untuk mengurangi kemungkinan buku rusak atau hilang, sekolah mencatat jumlah buku dan memantaunya setiap ada jam pelajaran Bahasa Inggris dan Ekonomi.

 

8.3. Kondisi fisik buku saat diamati. 

 

Meskipun buku dapat dibawa pulang oleh siswa, pada sekitar 2/3 sekolah buku teks pada umumnya dalam keadaan bersih dan terpelihara dengan baik. Pada 30-33 % sekolah sebagian buku kelihatan sudah kumal namun masih terpelihara dengan baik. Hanya pada sebagian kecil (1-2 %) sekolah banyak buku teks yang kelihatan sudah kumal dan kurang terpelihara.

 

Tabel 16.  Kondisi fisik buku

 

Kondisi fisik buku

Bhs. Inggris

Ekonomi

 

a.

 

Umumnya bersih dan terpelihara baik

 

65,2 %

 

69,2 %

b.

Sebagian kumal namun masih baik

33,2 %

29,6 %

c.

 

Banyak yang kumal dan kurang terpelihara

1,6 %

1,2 %

 

 

8.4. Kemungkinan daya tahan buku.

 

Pada sekitar 2/3 sekolah, buku-buku teks Bahasa Inggris dan Ekonomi diberi sampul luar untuk melindungi buku dari kerusakan yang cepat. Biaya penyampulan diusahakan dari dana sekolah seperti dari BP3, OPF, dan Iuran Siswa. Namun usaha itu hanya untuk mengurangi kemungkinan buku cepat rusak. Diamati dari kondisi fisik buku pada saat dilakukan penelitian, pada separoh sekolah sampel, ada kemungkinan buku cepat rusak dan diperkirakan tidak tahan 4 tahun dalam kondisi baik sekalipun sebagian buku tersebut telah diberi sampul luar. Inferensi ini diperoleh dari fakta bahwa ada 50-57 % sekolah sampel, kondisi fisik buku diramalkan tidak akan tahan lama karena kerusakan selama penggunaan oleh siswa. Penyebabnya ialah cara sebagian siswa memperlakukan buku yang kurang hati-hati, kondisi lingkungan sekolah yang kurang baik (meja, kursi, kelas), tempat belajar siswa di rumahnya, kepemilikan siswa atas tas sekolah (di pedesaan tidak semua siswa mempunyai tas sekolah), dan kondisi lingkungan alam yang dilalui siswa pada saat pergi dan pulang dari sekolah.

 

 

 

 

Tabel 17.         Kebijakan sekolah yang berkaitan dengan buku teks

 

Kebijakan sekolah

Bahasa Inggris

Ekonomi

 

 

ya

tidak

ya

tidak

 

a.

 

Buku  boleh dibawa pulang ?

 

78,7%

 

21,3%

 

80,1%

 

19,9%

b.

Buku diberi sampul luar ?

65,4%

34,6%

65,3%

34,7%

c.

Buku bisa tahan lama ?

50,4%

49,6%

56,6%

43,4%

d.

Siswa dipungut bayaran ?

  8,4%

91,6%

  8,4%

91,6%

e.

 

Ada buku pelengkap ?

68,7%

31,3%

69,9%

30,1%

 

 

8.5. Pungutan untuk penggunaan buku.

 

Pemerintah menetapkan bahwa sekolah tidak diperkenankan memungut biaya apapun terhadap siswa atas penggunaan buku-buku teks yang disediakan oleh Pemerintah melalui PBMB. Pada sebagian besar sekolah (91,6 %) ketentuan tersebut dipatuhi dan pada 8,4 % lainnya diabaikan dengan dalih untuk biaya pemeliharaan buku.

 

9. Kebijakan tentang penggunaan buku pelengkap terbitan swasta.

 

Menyusul diedarkan dan digunakannya buku-buku teks baru, Depdikbud melalui surat edaran Sekretaris Jenderal Depdikbud bulan April 1997 menetapkan bahwa setelah disediakan buku teks oleh Proyek yang mutunya baik dan dalam jumlah yang cukup, sekolah tidak diperkenankan mewajibkan siswa baik secara perorangan maupun kolektif untuk membeli buku-buku pelengkap terhadap swasta. Buku teks pokok dianggap cukup memenuhi kebutuhan belajar siswa bila dipelajari dengan baik dan sungguh-sungguh. Bagaimana kenyataannya ?

 

Pada tahun pertama digunakannya buku teks pokok (yaitu Cawu I tahun ajaran 1997/1998), buku-buku pelengkap masih luas digunakan di sekolah, yaitu pada sekitar 2/3 dari SLTP. Hal ini kemungkinan karena kebijakan tersebut diluncurkan bersamaan dengan pengiriman buku paket sehingga diperlukan waktu paling tidak satu tahun untuk dapat dilaksanakan oleh sebagian besar sekolah. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah yang akan terjadi pada hasil monitoring tahun berikutnya. Alasan yang dikemukakan oleh para guru tentang penggunaan buku pelengkap beragam ; di antaranya yang menonjol ialah karena mereka belum mengetahui adanya surat edaran tersebut, dan karena mereka “memerlukan” buku pelengkap pengayaan. Yang perlu dicatat ialah dalih “jumlah buku teks kurang” dan “mutu buku teks lebih rendah” yang sebelumnya banyak dikemukakan oleh para guru tidak lagi menonjol.

 

 

10. Pengetahuan Tentang Proyek Pengembangan Buku dan Promosi Minat Baca

 

10.1. Pengetahuan kepala sekolah, guru dan orang tua.

 

Untuk mengetahui kepala sekolah, guru dan orang tua tentang kebijakan pemerintah tentang buku teks pokok, dilakukan wawancara dengan ketiga pihak tersebut dengan sampel masing-masing 1-2 orang di tiap sekolah. Sebanyak 8 dari setiap 10 kepala sekolah telah mengetahui bahwa pemerintah menyediakan buku-buku teks pokok untuk semua siswa SLTP. Di kalangan guru, sekitar 2/3 guru telah mengetahui mengenai adanya proyek buku. Di kalangan orang tua siswa, baru 41,8 % orang tua siswa yang mengetahui bahwa anaknya (akan) memperoleh buku teks cuma-cuma. Jumlah kepala sekolah yang mengetahui kebijakan ini meningkat pesat dari 34,5 % pada tahun 1996 menjadi 82,5 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan selama satu tahun terakhir melalui jalur birokrasi dan media massa telah cukup luas menjangkau sasaran terutama kalangan kepala sekolah dan guru. Namun khusus untuk orang tua siswa, masih diperlukan upaya-upaya lanjutan agar lebih banyak orang tua mengetahui kebijakan tersebut.

 

Tabel 18.         Pengetahuan tentang proyek buku

 

 

Ya

tidak

a.

 

Kepala sekolah

 

82,5 %

 

17,5 %

b.

Guru-guru

69,3 %

30,7 %

c.

Orang tua siswa

41,8 %

58,2 %

 

10.2. Sumber informasi tentang proyek buku.

 

Aparat birokrasi di lingkungan Depdikbud (Kandep, Kanwil) merupakan sumber informasi yang utama bagi para kepala sekolah dan guru untuk mengetahui tentang kebijakan pemerintah tentang buku teks. Di pihak lain, media massa belum efektif sebagai agen informasi, antara lain karena tidak semua sekolah mempunyai akses terhadap media massa. Bagi orang tua, sumber informasi yang utama adalah sekolah tempat anaknya belajar. Kecenderungan tersebut mengimplikasikan bahwa sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang perbukuan khususnya buku teks bagi kalangan kepala sekolah dan guru sebaiknya tetap mengandalkan jalur birokrasi (Pusat, Kanwil, Kandep) serta kesempatan rapat kerja, penataran, dan seminar. Pada saat yang sama publikasi melalui media massa ditingkatkan. Bagi kalangan orang tua, besarnya peranan orang tua dalam mengkomunikasikan kebijakan dalam bidang perbukuan mengimplikasikan perlunya keterbukaan sekolah dalam memberikan informasi apa adanya kepada orang tua (melalui anaknya atau rapat BP3).

 

Tabel 19.         Sumber informasi tentang proyek buku

                                                                                                Ya                    Tidak

 

Kepala sekolah/guru

 

 

a.

Pejabat Kancam/Kandep/Kanwil

82,9 %

17,1 %

b.

Pemberitaan media-massa

24,5 %

75,5 %

c.

Sumber informasi lainnya

41,2 %

58,8 %

 

 

 

 

Orang tua

 

 

a.

Sekolah anaknya

59,5 %

40,5 %

b.

Media-massa

11,3 %

88,7 %

c.

Sumber informasi lainnya

16,7 %

83,3 %

 

 

 

 

10.3. Kelengkapan dan pemanfaatan bahan-bahan promosi minat baca.

 

Salah satu kegiatan PBMB adalah melakukan promosi minat baca yang diantaranya menggunkan stiker, leaflet, dan selebaran lainnya yang disampaikan ke sekolah. Diketahui bahwa hingga bulan Pebruari 1998 (saat penelitian ini dilakukan) baru 34,7% sekolah yang telah menerima bahan-bahan dimaksud dan selebihnya belum menerimanya (65,3%). Pada sekolah-sekolah yang telah menerima bahan-bahan promosi minat baca, baru sekitar sepertiga (36 %) yang telah memanfaatkan sebagaimana mestinya (misalnya ditempel di papan pengumuman sekolah atau di dinding kelas, diumumkan kepada siswa). Hal tersebut menunjukkan bahwa bahan-bahan promosi minat baca belum menjangkau semua sekolah, dan pada sekolah yang telah menerimanya sekalipun bahan-bahan tersebut belum dimanfaatkan dengan baik.


 BAB VI

P E N U T U P

 

1. Kesimpulan

 

1.1. Ketepatan waktu penyampaian buku kesekolah (tingkat keberhasilan = 86,3 % ).

Buku teks dikatakan tepat waktu diterima sekolah apabila semua atau sebagian besar buku mencapai sekolah sebelum dimulai dimulainya tahun ajaran baru. Studi ini mengungkapkan bahwa 86,3 % sekolah menerima buku sebelum tahun ajaran 1997/1998 dimulai.Persentase ini jauh lebih tinggi dari keadaan sebelumnya sebesar 33,3 %.

 

1.2. Cara penerimaan buku sekolah (tingkat keberhasilan = 99,1 %).

Pada aspek ini, tingkat keberhasilan proyek hampir sempurna semua sekolah menerima semua buku dalam kondisi baik tanpa ada kerusakan secara fisik, baik pada sekolah yang terletak di perkotaan  maupun di pedesaan, yang dekat maupun yang jauh dari kota.

 

1.3. Prosedur penerimaan buku di sekolah (tingkat keberhasilan = 78,8%).

Proporsi sekolah yang menerima langsung buku teks di sekolah dengan diantar oleh penerbit/ekspeditur mencapai 78,8%. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata skema baru dengan mengirim langsung buku ke sekolah tanpa melalui Kandep cukup berhasil.

 

1.4. Penerimaan buku tanpa pungut (tingkat keberhasilan = 93,4%).

Sebanyak 93,4% sekolah menerima buku tanpa dipungut biaya apapun oleh pengirim. Hal ini membuktikan bahwa di samping berhasil meningkatkan ketepatan waktu buku tiba di sekolah dan cara penerimaan buku langsung di sekolah, skema baru cukup efektif menekan adanya ekses yang berlaku sebelumnya yaitu pembebanan “sebagai biaya pengirim” buku oleh pihak pengirim kepada sekolah sasaran yang dalam skema lama sekalipun pungutan tersebut tidak dibenarkan.

 

1.6. Ratio buku/siswa (tingkat keberhasilan = 91 % - 100 %).

Ratio buku/siswa agak berbeda menurut tingkat kelas dan mata pelajaran. Secara keseluruhan, ratio buku/siswa untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 1 - 3 dan Ekonomi 1 - 3 mendekati keadaan ideal yaitu 1 : 1. Namun deviasi dari ratio 1 : 1 masih terjadi antar propinsi dan pada beberapa propinsi yaitu terdapat kelebihan antara 10 - 20 % di propinsi tertentu serta untuk tingkat kelas tertentu dan di pihak lain terdapat kekurangan dengan persentase yang sama di propinsi atau tingkat kelas yang lain. Untuk itu, perlu dikaji kemungkinan dilakukan realokasi jumlah buku dari propinsi satu ke propinsi lain serta dari tingkat kelas yang satu ke tingkat kelas yang lain.

 

1.7. Pemerataan buku berdasarkan karakteristik sekolah (tingkat keberhasilan = 84 % - 100 %). 

Berdasarkan karakteristik sekolah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam ratio buku/siswa berdasarkan status sekolah, lokasi sekolah, dan jarak sekolah dari ibukota kabupaten/kotamadya. Ratio buku/siswa di SLTP Negeri, SLTP Swasta, Mts Negeri, dan Mts Swasta relatif merata dengan ratio 0,84 - 1,00. Menurut lokasi sekolah, ratio buku/siswa di SLTP yang berada di kota kabupaten/kotamadya hingga pedesaan dapat dikatakan sangat merata dengan rentangan 0,91 - 1,00. Berdasarkan jarak sekolah dari ibukota kabupaten/kotamadya, ratio buku/siswa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sekolah yang berada pada jarak kurang dari 10 km dari kota hingga yang terjauh lebih dari 200 km dari kota dengan rentangan ratio 0,86 - 1,00.

 

1.8. Pemanfaatan buku dalam PBM (tingkat keberhasilan = 90 - 95%).

Buku teks Bahasa Inggris 1 - 3 dan Ekonomi digunakan di 90 % hingga 95 % kelas yang pada saat dikunjungi sedang mengajarkan kedua mata pelajaran tersebut. Di samping tingkat penggunaan  yang tinggi, buku teks baru juga berhasil meningkatkan mutu proses belajar mengajar pada kedua mata pelajaran.      

 

1.9. Mutu isi buku (tingkat keberhasilan = 60-83%).

Proses dan prosedur penilaian yang ketat dengan menggunakan kriteria kelulusan yang tinggi (skor 80 - 100) yang ditetapkan oleh Panitia Penilai Buku Nasional (NTEC) dalam memilih buku teks SLTP ternyata mapu meningkatkan citra buku teks di kalangan para guru. Bukuteks baru dinilai lebih baik oleh 63% guru Bahasa Inggris dan 59,8% guru Ekonomi dibandingkan dengan buku teks yang digunakan sebelumnya. Sebanyak 83,1% guru Bahasa Inggris dan 82,2% guru Ekonomi memberikan komentar yang positif terhadap buku teks yang baru. Mereka juga mempunyai kesan positif tentang mutu materi yang disajikan (67-71%), kesesuaian materi dengan kurikulum (79-84%), dan sistematika/organisasi penyajian (60-65%). Unsur-unsur yang masih dinilai agak lemah dalam buku menyangkut tingkat kesulitannya yang tinggi, kurang jelasnya istilah yang digunakan dan latihan-latihan, kekurangpraktisan dalam penggunaan, kurangnya pengayaan dalam buku, dan mutu penjilitan.

 

1.10. Sosialisasi kebijakan perbukuan (tingkat keberhasilan = 42-83%).

Kebijakan “Satu Buku untuk Satu Siswa” dan berbagai kebijakan yang menyertainya telah diketahui luas oleh para kepala sekolah (83%) dan guru-guru SLTP (69%), namun belum meluas di kalangan orang tua (42%). Sumber informasi utama tentang kebijakan tersebut adalah atasan para kepala sekolah dan guru di Kandep dan Kanwil, sementara untuk guru sumber informasi utama adalah sekolah tempat anaknya belajar. Baik untuk kepala sekolah, guru, maupun orang tua, media massa dan  informasi lainnya belum begitu menonjol peranannya. Hal tersebut paling tidak mempunyai dua implikasi. Pertama, jalur birokrasi terbukti efektif untuk memperluas informasi tentang berbagai kebijakan tentang perbukuan, baik untuk kepala sekolah, guru, maupun orang tua. Lebih efektifnya peranan media-massa dalam menyebarluaskan informasi tentang perbukuan perlu lebih ditingkatkan. Kedua, besarnya peranan sekolah sebagai sumber informasi tentang kebijakan perbukuan bagi orang tua menunjukkan bahwa sekolah-sekolah kita cukup terbuka dalam memberikan informasi kepada orang tua siswanya sendiri. Hal ini amat positif bagi pembinaan kehidupan sekolah yang sehat.

 

1.11. Promosi minat baca (tingkat keberhasilan = 36%).

Di antara kegiatan proyek PBMB yang belum cukup berhasil adalah promosi minat baca (paling tidak dilihat dari ketersampaian dan penggunaan bahan-bahan promosi minat baca). Baru 35% sekolah yang telah menerima bahan-bahan promosi minat baca berupa stiker, leaflet, atau poster, dan dari jumlah itu baru 36% di antaranya yang telah memanffatkan bahan-bahan tersebut sesuai dengan tujuannya. Rendahnya pencapaian ini menuntut usaha yang lebih sungguh-sungguh dari Proyek untuk lebih memastikan ketersampaian bahan-bahan promosi dan mendorong sekolah agar memanfaatkan bahan-bahan promosi tersebut.

 

2. Saran Kebijakan

 

3.1.   Untuk meningkatkan tingkat ketepatan waktu penyampaian buku kesekolah, pihak proyek perlu merancang dan menyusun jadwal implementasi yang logis dengan memperhatikan kalender pendidikan sekolah.

 

3.2.   Untuk tahun-tahun mendatang, proyek PBMB perlu menegaskan kembali kesungguhan penerbit untuk mengirimkan buku sampai di sekolah terutama dalam upaya menjangkau sekitar 11,2% sekolah yang masih menerima buku dengan cara diambil oleh petugas sekolah ke Kandep karena cara tersebut tidak sesuai dengan perjanjian antara proyek dengan penerbit.

 

3.3.   Unsur-unsur buku teks yang ditemukan agak lemah perlu menjadi perhatian dalam pengadaan buku tahap berikutnya oleh pihak proyek adalah (1)menyangkut tingkat kesulitannya yang tinggi, (2)kurang jelasnya istilah yang digunakan dan latihan-latihan, (3)kekurangpraktisan dalam penggunaan, (4)kurangnya pengayaan dalam buku, dan (5)mutu penjilitan.

 

3.4.   Keefektifan peranan media-massa dalam menyebarluaskan informasi tentang perbukuan perlu lebih ditingkatkan.

 

3.5.   Peluang peranan sekolah sebagai sumber informasi tentang kebijakan perbukuan bagi orang tua yang secara positif mendukung  bagi pembinaan kehidupan sekolah yang sehat perlu terus dikembangkan oleh Kepala Sekolah lebih-lebih untuk sekolah-sekolah yang jauh dari jangkauan pusat informasi.

 

3.6.   Dalam rangka mengfungsikan media promosi minat baca hendaknya PPIU di tingkat propinsi menjamin tingkat ketersampaian bahan-bahan berupa stiker, leaflet, poster dan keterpakaian bahan-bahan dimaksud di sekolah-sekolah sasaran dengan sebaik-baiknya.


 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Ace Suryadi, 1995, Studi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Negara Berkembang dan Implikasinya Bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia (Meta Analisis), Kajian Dikbud, Nomor Perdana, Nopember 1995

 

Direktorat sarana Pendidikan, 1995. Rencana Proyek Pengembangan Buku dan Minat baca dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Jakarta : Ditsardik, Ditjen Dikdasmen.

 

Moegiadi, C. Mangindaan & W.B. Elly, Evaluation of Achievement in the Indonesian Education System, Evaluation in Education : International Progress, Vol. 2, Number 4, 1979.

 

Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca. 1996. Buku Panduan Pemasyarakatan Buku dan Minat Baca. Jakarta : Ditjen Dikdasmen.

 

Supriadi, Dedi (Ketua Tim), 1997. Ketersediaan dan Pemanfaatan Buku Paket SD/MI. Laporan Penelitian. Jakarta : Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca

 

-----------, 1998. Studi Tentang Distribusi Buku Paket Sekolah Dasar Tahun 1997/1998. Laporan Penelitian. Jakarta : Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca.

 

 

                                    [ KEMBALI KE INDEX ]